Landasan Hukum Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Sebelumnya kita sudah membahas makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, pada kesempatan ini kita melanjutkan pembahasan mengenai landasan hukum persatuan dan kesatuan bangsa.

Seperti yang sudah pernah kita bahas bahwa negara Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, budaya, dan adat kebiasaan masyarakat dari Sabang sampai Merauke.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah landasan hukum yang kuat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, sehingga bangsa ini tidak mudah tercerai berai.

Salah satu landasan hukum dari persatuan dan kesatuan bangsa adalah Pancasila sila ke-3, tidak hanya itu Undang – Undang Dasar juga dijadikan sebagai landasan hukumnya.

Landasan Hukum Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia

1. Landasan Ideal, adalah pancasila sila ke 3 yaitu “Persatuan Indonesia“.

2. Landasan Konstitusional, adalah UUD 1945 yang terdiri dari:

  • Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 “Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada..persatuan Indonesia“.
  • Pasal 1 ayat (1), menyatakan “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik“.
  • Pasal 30 ayat (1), menyatakan “Tiap – tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara“.
  • Pasal 30 ayat (2), menyatakan “Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan Undang undang (pasal 32, 35, dan 36)“.

3. Landasan Operasional, adalah ketetapan MPR no. IV/MPR/1999 tentang Garis – Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Beberapa peristiwa penting yang menjadi ujian bagi Bangsa Indonesia untuk membangun persatuan dan kesatuan, serta menjadi saksi dan juga sudah tercatat dalam sejarah negara Indonesia. Peristiwa tersebut meliputi:

  • Pada tahun 1945 sampai 1950 pernah terjadi pemberontakan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) yang cukup mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
  • Pada tahun 1950 sampai 1959 persatuan dan kesatuan Indonesia juga diuji oleh praktek demokrasi liberal waktu itu.
  • Pada tahun 1959 sampai 1965 persatuan dan kesatuan Indonesia juga diuji oleh meletusnya G30S/PKI (gerakan 30 September). Peristiwa ini terbilang sangat menggoyahkan persatuan bangsa Indonesia kala itu.

Demikianlah penjelasan mengenai landasan hukum persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Semoga bermanfaat.

Tinggalkan komentar