Pengertian Hukum Adalah, Asas Hukum dan Jenis Hukum

Pengertian hukum – Setiap negara pasti menerapkan sebuah hukum dalam penyelenggaraan negara tersebut, tanpa terkecuali Indonesia. Negara Indonesia adalah negara hukum, hal itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3.

Dengan adanya hukum ini maka keadilan dapat ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan. Nah, berikut ini akan diulas pengertian hukum dan pengertian hukum menurut para ahli.

Pengertian Hukum Secara Umum

Hukum adalah suatu sistem yang di dalamnya terdapat norma-norma dan aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Ada pula yang menyebutkan hukum merupakan aturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur masyarakat dan dikenai sanksi jika melanggarnya.

Dengan adanya hukum ini diharapkan tingkat kejahatan akan berkurang. Pemegang kekuasaan tidak dapat lagi sewenang-wenang terhadap orang yang lemah. Selain itu hukum juga melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara. Maka dari itu negara Indonesia harus memiliki hukum yang tepat dan tidak boleh salah sasaran.

Hukum Menurut Para Ahli

Selain dijelaskan secara umum, beberapa para ahli juga mengemukakan pendapatnya mengenai hukum ini. Walaupun para ahli berbeda pendapat tapi pada intinya hukum digunakan untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan melindungi masyarakat.

1. Plato

Menurut Plato, hukum adalah sebuah peraturan yang teratur dan tersusun dengan baik. Serta dapat mengikat terhadap masyarakat ataupun pemerintah.

2. Aristoteles

Menurut Aristoteles menyatakan bahwa pengertian Hukum adalah sesuatu yang berbeda dari pada sekedar menganut dan mengekspresikan suatu bentuk dari konstitusi.

3. Utrecht

Utrecht berpendapat bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup berupa perintah dan larangan yang mengatur tata tertib masyarakat. Tata tertib tersebut harus dipatuhi masyarakat. Jika melanggar maka akan menimbulkan tindakan dari pemerintah.

4. Abdulkadir Muhammad

Menurut Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa pengertian Hukum adalah segala suatu peraturan tertulis dan tidak tertulis yang memiliki sanksi yang tegas terhadap sih pelanggarnya.

5. Achmad Ali

Hukum merupakan norma yang mengatur yang benar dan mana yang salah. Pembuatannya dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis. Memiliki ancaman hukuman jika melanggar norma tersebut.

6. Ridwan Halim

Menurut Ridwan Halim menyatakan bahwa pengertian Hukum adalah suatu peraturan-peraturan, baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

7. E.M. Meyers

Pengertian hukum menurut E. M. Meyers adalah aturan-aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan yang ditunjukkan untuk bertingkah laku manusia. Selain itu juga dapat menjadi acuan pedoman bagi pemegang kekuasaan negara.

8. Allen

Menurut Allen menyatakan bahwa hukum adalah suatu usaha untuk menegakkan suatu keadilan dalam pihak yang harus dibedakan.

9. Bohannan

Menurut Bohannan menyatakan bahwa Hukum adalah suatu himpunan kewajiban-kewajiban yang sudah dilembagakan kembali dalam suatu pranata hukum.

10. Imanuel Kant

Menurutnya Imanuel Kant, pengertian hukum adalah keseluruhan peraturan yang dibatasi oleh hak orang lain. Maka dari itu, setiap orang harus menghargai hak maupun kewajiban orang lain selama tidak merugikan pihak-pihak terkait.

Asas Hukum

Setiap sistem hukum memiliki asas atau prinsip sebagai suatu pikiran dasar umum yang menjadi latar belakang peraturan hukum itu muncul. Asas hukum ada dua yaitu asas hukum umum dan asas hukum khusus.

Asas Hukum Umum

Asas hukum umum adalah asas yang berhubungan dengan keseluruhan bidang hukum. Contoh sebagai berikut :

  • Asas lex posteriori derogat legi priori;
  • Asas lex speciali derogat legi generali;
  • Asas lex superior deregat legi inferior.
  • Asas testitio in tintagrum.

Menurut Scholten, ada lima asas hukum umum yang berlaku universal yang berlaku pada semua sistem hukum. Asas tersebut adalah asas kepribadian, asas persekutuan, asas kesamaan, asas kewibawaan, dan asas pemisahan antara baik dan buruk.

Asas Hukum Khusus

Asas hukum khusus adalah asas yang berlaku dalam lapangan hukum tertentu. Contohnya :

  • Hukum pidana berlaku asas praduga tidak bersalah, asas nebis in idem.
  • Hukum perdata berlaku asas pacta sunt servanda, abus de droit, asas.

Sumber Hukum

Sumber hukum merupakan asal terjadinya hukum tersebut. Jadi, sebelum adanya hukum maka perlu adanya sumber hukum terlebih dahulu. Sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua :

Sumber Hukum Formil

Sumber hukum formil terdiri atas :

  • Undang-Undang. Undang –undang merupakan sumber hukum secara tertulis yang dibuat oleh Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif
  • Adat-istiadat. Adat istiadat Berlaku dikalangan masyarakat tertentu dan di dalam wilayah tertentu.
  • Traktat. Traktat merupakan perjanjian yang disepakati oleh suatu negara dengan negara lain. Kelompok traktat dibedakan menjadi 2 yaitu traktat bilateral, yang dilakukan oleh dua negara mengenai sesuatu. Kemudian ada traktat multilateral yang dilakukan oleh tiga negara atau lebih dalam mencapai kesepakatan bersama.
  • Yurisprudensi. Yurisprudensi merupakan suatu putusan hakim yang belum ada penyelesaian hukumnya. Kemudian ini menjadi pedoman perkara lainnya yang serupa dengan kasus yurisprudensi ini.
  • Doktrin. Doktrin adalah pendapat para ahli hukum sebagai asas-asas atau dasar yang penting dalam dunia hukum.

Sumber Hukum Materil

Sumber hukum materil merupakan akibat dari berbagai macam gejala politik, ekonomi, ideologi, sosial, budaya dari kehidupan masyarakat. Sehingga memerlukan sumber hukum yang sesuai dengan kondisi tersebut. Artinya dari kondisi tersebut akan timbul dasar hukum yang baru.

Tujuan Hukum

Hukum bertujuan menjamin kepastian hukum dalam masyarakat. Hukum harus bersendikan pada rasa keadilan di masyarakat. Berkenaan dengan tujuan hukum, para pakar hukum memiliki pendapat yang berbeda-beda. adapun tujuan hukum adalah sebagai berikut :

  • Menyelenggarakan keadilan dan ketertiban sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan.
  • Mengatur pergaulan hidup manusia secara damai.
  • Kedamaian hidup manusia yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi.

Karakteristik Hukum

Terdapat beberapa karakteristik hukum, antara lain :

  • Bersifat memaksa. Setiap orang wajib hukumnya untuk mematuhi setiap aturan yang ada tanpa terkecuali. Hukum tidak melihat golongan, suku maupun ras.
  • Terdapat sanksi. Ketika orang melanggar peraturan yang telah ditetapkan, mereka harus mematuhinya. Jika melanggar akan mendapatkan sanksi atau hukuman kepada pelaku yang dapat membuat mereka jera.
  • Perintah dan larangan. Merupakan hal yang harus dipatuhi dan hal yang tidak dapat dilakukan di masyarakat.

Unsur-Unsur Hukum

Hukum yang berlaku di negara manapun pasti memiliki unsur tersendiri. Dengan begitu, hukum yang berlaku dapat diakui oleh warga negara tersebut. Unsur-unsur yang harus ada pada hukum ialah sebagai berikut.

1. Hukum dapat mengatur kehidupan bermasyarakat

Kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat harus ada hukum yang mengatur. Setiap interaksi dalam masyarakat akan diatur oleh hukum. Jika ada masalah maka hukum akan membantu menyelesaikannya.

2. Dibuat oleh lembaga berwenang

Hukum tidak bisa dibuat oleh sembarang orang. Hukum hanya dibuat oleh lembaga resmi yang diakui oleh negara. Kemudian sifat hukum akan mengikat seluruh masyarakat.

3. Aturan yang sifatnya memaksa

Setiap orang harus mematuhi semua hukum yang berlaku. Jika individu melakukan pelanggaran hukum maka akan dikenakan sanksi.

4. Sanksi atau Pelanggaran

Pelanggar hukum pasti akan dikenakan sanksi. Sanksi yang diberikan sesuai dengan pelanggaran yang diperbuat oleh individu tersebut.

Penggolongan Hukum

Hukum berdasarkan sumbernya

Berdasarkan sumbernya hukum dibedakan menjadi undang-undang, kebiasaan, traktat dan yurisprudensi. Hukum yang tercantum dalam peraturan perundangan disebut hukum undang-undang, hukum yang berasal dari adat atau kebiasaan disebut hukum adat atau hukum kebiasaan.

Hukum yang dibuat oleh Negara-negara yang mengadakan perjanjian disebut hukum traktat. Hukum yang terbentuk karena keputrusan hakim disebut hukum yurisprudensi.

Hukum berdasarkan tempat berlakunya

Berdasar wilayah berlakunya, hukum dapat dibedakan menjadi hukum nasional hukum internasional dan hukum lokal. Hukum yang berlakunya dalam suatu Negara disebut hukum internasional.

Hukum yang menyangkut hubungan antara dua Negara dari dua Negara disebut multilateral. Hukum suatu Negara yang berlaku dinegara lain disebut hukum asing. Hukum suatu yang berisi kumpulan norma atau kaidah yang ditetapkan oleh geraja dan berlaku bagi para anggotanya disebut hukum geraja.

Hukum berdasarkan waktu berlakunya

Berdasarkan waktu berlakunya hukum terbagi atas hukum positif (ius constitutum) dan hukum yang dicitakan ius constituendum. Hukum yang berlaku sekarang pada suatu masyarakat tertentu disebut positif (ius constitutum) atau disebut tata hukum. Hukum yang sedang dalam proses yang diharap berlaku pada masa yang akan datang dan marupakan hukum yang dicita-citakan disebut ius constitueendum.

Hukum berdasarkan isinya

Berdasarkan isinya hukum terbagi atas hukum perdata atau privat dan hukum publik. Hukum yang mengatur kepentingan perseorangan disebut hukum perdata. Hukum yang mengatur hubungan antara orang dengan Negara disebut hukum publik.

Hukum berdasarkan bentuk

Berdasarkan bentuknya, hukum terbagi atas hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang tercantum dalam peraturan tertulis. Hukum tidak tertulis adalah hukum yang hidup dalam keyakinan masyarakat, dan ditaati dalam kebiasaan.

Jenis Jenis Hukum di Indonesia

Ada dua jenis hukum yang dikenal berlaku di negara Indonesia, yaitu :

  • Hukum Privat. Hukum privat mengatur antara hubungan sesama manusia, dengan menitikberatkan pada kepentingan yang disepakati. Contohnya hukum perdata, hukum sipil dan hukum dagang.
  • Hukum Publik. Hukum publik mengatur tentang hubungan antar sesama warga negara yang menyangkut kepentingan umum. Contoh hukum publik adalah hukum pidana, hukum administrasi negara dan hukum tata negara.

Lembaga Peradilan di Indonesia

Pasal 24 UUD 1945 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, militer, tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Peradilan umum

Peradilan umum adalah badan peradilan yang mengadili rakyat Indonesia pada umumnya atau rakyat sipil. Oleh karena itu mengadili rakyat sipil maka disebut pula pengadilan sipil.

Peradilan Agama

Peradilan agama adalah peradilan agama islam. Tugas dan wewenangnya adalah memeriksa dan memutuskan sengketa antara orang-orang yang berama islam mengenai hukum perdata tertentu yang diputuskan berdasarkan syariat islam.

Peradilan Militer

Peradilan militer adalah peradilan yang mengadili anggota-anggota atau TNI yang meliputi angkatan darat, laut, dan udara. Anggota kepolisian sekarang ini tidak tunduk pada peradilan militer, tetapi pada peradilan umum.

Peradilan tata usaha negara

Adalah badan peradilan yang mengadili perkara-perkara yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan disebut juga peradilan administrasi.

Itulah penjelasan mengenai pengertian hukum, asas hukum, unsur hukum dan golongan hukum. Sebaiknya masyarakat harus mematuhi semua hukum dan norma yang berlaku, sehingga kehidupan masyarakat akan damai, tentram dan sejahtera.

Tinggalkan komentar